KENDARI – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan pemenuhan hak-hak veteran serta meningkatkan kesejahteraan para pejuang bangsa. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Antar-Kementerian/Lembaga Terkait Hak-Hak Veteran Tahun 2026 di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, PT Taspen, dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) ini dipimpin Kabid Kesejahteraan Veteran Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional Kemhan RI, Kolonel Laut (T) Cahyo Wibowo, M.Han., yang mewakili Kapus Veteran Badan Cadangan Nasional.

Dalam sambutannya, Cahyo Wibowo menegaskan bahwa penghormatan terhadap veteran tidak cukup dilakukan melalui seremoni maupun penghargaan simbolis. Penghormatan tersebut harus diwujudkan melalui pemenuhan hak, peningkatan kesejahteraan, kemudahan akses layanan kesehatan, serta pelayanan administrasi yang mudah, cepat, tepat, dan transparan.

“Diperlukan koordinasi dan sinergi yang kuat agar setiap kebijakan dan program dapat dilaksanakan secara terpadu serta memberikan manfaat yang nyata bagi para veteran dan keluarganya,” tegasnya.

Menurutnya, para veteran memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa, termasuk pengorbanan dalam mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Karena itu, sinkronisasi kebijakan antarinstansi diperlukan agar pelaksanaan hak-hak veteran berjalan efektif, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada kesempatan yang sama, Korem 143/HO turut berpartisipasi melalui Kasi Pers Kasrem 143/HO, Kolonel Inf J.P. Situmorang, yang hadir mewakili Danrem 143/HO.

Dalam sambutan Danrem yang dibacakannya, ditegaskan bahwa pemenuhan hak veteran merupakan tanggung jawab moral dan institusional yang membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.

Jasa dan pengorbanan para veteran, lanjutnya, perlu diimbangi dengan perhatian nyata melalui perlindungan, dukungan sosial, serta pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sesuai hak yang berlaku.

Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, bertukar informasi, dan mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak veteran.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari perwakilan Kemhan RI dan Kepala PT Taspen Kota Kendari, Ilmia Rizki, serta diskusi dan tanya jawab guna menghimpun masukan dan merumuskan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Polda Sulawesi Tenggara, Kodim 1417/Kendari, Lanud Haluoleo, Polres, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kota Kendari, PT Taspen Kota Kendari, serta Ketua DPD LVRI Sulawesi Tenggara, Lettu Mar (Purn) Barmudin.

Melalui rapat koordinasi ini, Kemhan RI berharap sinergi antara kementerian/lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait dapat terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memastikan hak-hak veteran dan keluarganya terpenuhi sesuai ketentuan.

Pemenuhan hak veteran diharapkan menjadi bentuk penghargaan nyata negara atas jasa para pejuang bangsa, sekaligus memastikan mereka memperoleh perhatian dan kesejahteraan yang layak.